BANDA ACEH — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang diluncurkan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan pada tahun 2024 dinilai berpotensi besar tidak hanya menanggulangi gizi buruk anak sekolah, tetapi juga menggerakkan kembali ekonomi pedesaan jika dikelola dengan pendekatan berbasis gampong. Pandangan ini disampaikan oleh Dr. Ir. Azhar, M.Sc., dosen Departemen Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala, dalam presentasinya pada The 7th International Conference on Agriculture and Bio-Industry (ICAGRI) di Banda Aceh, Rabu (8/10/2025).
Menurut Dr. Azhar, kedaulatan pangan yang berpusat di desa merupakan kunci bagi keberlanjutan program MBG. “Jika pengadaan bahan pangan dilakukan langsung oleh gampong melalui BUMG, koperasi, dan kelompok tani, maka manfaatnya akan ganda — anak sekolah mendapat gizi seimbang, sementara ekonomi desa ikut tumbuh,” ujarnya.
Aceh memiliki sumber daya pertanian yang melimpah untuk mendukung program MBG. Berdasarkan data BPS (2023), sektor peternakan di Bireuen dan Aceh Utara menunjukkan kapasitas produksi yang besar, sementara dataran tinggi Aceh Tengah dan Bener Meriah menghasilkan berbagai jenis hortikultura setiap tahun. Di sepanjang pesisir, perikanan Aceh menyumbang lebih dari 260 ribu ton ikan per tahun. Dengan potensi tersebut, Aceh dinilai mampu memenuhi sebagian besar kebutuhan pangan untuk sekitar 1,7 juta siswa penerima manfaat program MBG di provinsi ini.
Meski potensinya besar, Azhar menyoroti masih lemahnya kapasitas kelembagaan desa. Sekitar 43 persen BUMG di Aceh tidak aktif, hanya 12 unit cold storage tersedia di seluruh provinsi, dan 28 persen gampong masih menghadapi keterbatasan akses jalan. Kondisi ini membuat rantai pasok pangan lokal belum siap mendukung program MBG dalam skala besar. “Jika persoalan kelembagaan dan logistik tidak dibenahi, ada risiko program ini justru dikuasai kontraktor besar yang memutus keterlibatan masyarakat desa,” tegasnya.
Program MBG dinilai sejalan dengan target Sustainable Development Goals (SDGs), khususnya tujuan ke-2 (Zero Hunger) dan ke-3 (Good Health and Well-being). Dengan alokasi Dana Desa, Aceh peluang untuk memperkuat rantai pasok dan logistik pangan desa sangat terbuka. Azhar menilai sebagian kecil Dana Desa — bahkan hanya 5 persen saja — sudah cukup untuk mendanai cold storage, pelatihan keamanan pangan, serta perbaikan infrastruktur logistik di desa-desa penghasil bahan makanan. “Investasi kecil di tingkat desa akan berdampak besar bagi keberhasilan MBG sekaligus memperkuat kemandirian pangan Aceh,” ujarnya.
Dalam paparannya, Dr. Azhar bersama timnya merekomendasikan empat langkah strategis agar MBG di Aceh berhasil:
- Melembagakan kuota pengadaan lokal untuk petani kecil, koperasi, dan BUMG.
- Mengaktifkan kembali dan memperkuat BUMG serta koperasi melalui peningkatan kapasitas manajerial.
- Mengalokasikan Dana Desa bagi penguatan logistik dan cold store.
- Membangun sistem pengawasan partisipatif berbasis tradisi gotong royong untuk mencegah monopoli kontraktor dan kebocoran anggaran.
MBG bukan sekadar program gizi, melainkan instrumen pembangunan ekonomi lokal. Jika dilaksanakan dengan pendekatan yang benar, Aceh dapat menjadi model nasional untuk program MBG yang berpusat di desa,” pungkas Azhar.
Leave a Reply