Oleh: Dr. Muhammad Yasar, S.TP., M.Sc.
Ikatan Cendekiawan Muslim se-Indonesia (ICMI) bukan sekadar organisasi tempat berhimpunnya orang-orang berpendidikan. Ia lahir dari sebuah kegelisahan intelektual, bagaimana ilmu pengetahuan, keislaman dan kebangsaan dapat dipertemukan untuk memberikan jawaban terhadap persoalan masyarakat dan bangsa.
ICMI resmi lahir di Malang pada 7 Desember 1990. Kelahirannya berawal dari kegelisahan sejumlah cendekiawan Muslim terhadap kondisi umat yang dinilai masih berjalan secara parsial dan tercerai dalam berbagai kelompok dan profesi. Karena itu, sejak awal ICMI sesungguhnya membawa mandat yang jauh lebih besar daripada sekadar menjalankan aktivitas organisasi. Ia membawa gagasan tentang pentingnya konsolidasi intelektual untuk membangun bangsa.
Semangat itulah yang kiranya perlu kembali direnungkan oleh ICMI Aceh menjelang Musyawarah Wilayah (Muswil) yang akan dilaksanakan pada 12 September 2026. Muswil tidak semestinya hanya dimaknai sebagai agenda pergantian kepengurusan atau penyusunan program kerja lima tahunan. Lebih dari itu, Muswil adalah momentum untuk bertanya secara lebih mendasar, sejauh mana ICMI Aceh telah menjalankan mandat kecendekiawanannya?
Pertanyaan tersebut penting karena Aceh hari ini menghadapi persoalan yang jauh lebih kompleks dibandingkan masa ketika ICMI dilahirkan. Kemiskinan, kualitas pendidikan, pengangguran, ketahanan pangan, pengelolaan sumber daya alam, transformasi digital, perubahan iklim, ketimpangan pembangunan, hilirisasi ekonomi, hingga kualitas tata kelola pemerintahan membutuhkan lebih dari sekadar komentar dan kritik.
Aceh membutuhkan pengetahuan yang diterjemahkan menjadi kebijakan. Di sinilah sesungguhnya posisi strategis ICMI. Dari kumpulan cendekiawan menjadi kekuatan kecendekiawanan.
Ada perbedaan mendasar antara kumpulan cendekiawan dan kekuatan kecendekiawanan. Yang pertama hanya menunjukkan siapa yang berhimpun. Yang kedua menunjukkan apa yang dapat dilakukan dari kapasitas intelektual yang dimiliki.
ICMI Aceh tentu memiliki modal yang besar. Di dalamnya terdapat akademisi, ulama, birokrat, profesional, pengusaha, teknokrat, aktivis, dan generasi muda dengan latar belakang keilmuan yang beragam. Persoalannya bukan kekurangan sumber daya manusia, melainkan bagaimana kepakaran tersebut dikonsolidasikan menjadi energi kolektif untuk menjawab persoalan Aceh.
Pernyataan Ketua MPW ICMI Aceh Dr. Taqwaddin dalam pelantikan ICMI Aceh Besar beberapa hari lalu menarik untuk direnungkan. Ia menegaskan bahwa ICMI harus mampu tampil sebagai kekuatan intelektual sekaligus tumpuan masyarakat dalam menggerakkan kemajuan Aceh. Bahkan, cendekiawan diharapkan tidak berhenti pada kritik, tetapi mampu menawarkan solusi.
Inilah ruh kecendekiawanan yang perlu diperkuat. Seorang cendekiawan tidak cukup hanya mengetahui persoalan. Ia harus mampu menjelaskan akar persoalan, menghadirkan alternatif solusi dan, jika memungkinkan, ikut memastikan solusi tersebut bekerja di tengah masyarakat.
Dengan demikian, ukuran keberhasilan ICMI Aceh lima tahun ke depan semestinya tidak hanya dilihat dari banyaknya seminar, diskusi, pelantikan atau rekomendasi yang dihasilkan. Ukuran yang lebih penting adalah seberapa banyak gagasan ICMI yang menjadi rujukan kebijakan dan seberapa banyak persoalan masyarakat yang dapat dibantu penyelesaiannya.
Aceh memiliki kekhususan sejarah, sosial, budaya dan keagamaan. Syariat Islam bukan sekadar identitas, tetapi menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat dan tata kelola daerah. Pada saat yang sama, Aceh tidak hidup dalam ruang yang terisolasi. Perubahan teknologi, ekonomi global, kecerdasan buatan, perubahan iklim dan kompetisi antarwilayah terus bergerak.
Karena itu, Aceh membutuhkan rumah gagasan yang mampu mempertemukan nilai agama dengan ilmu pengetahuan dan kebutuhan pembangunan. ICMI dapat mengambil ruang tersebut.
ICMI tidak perlu menjadi organisasi yang bersaing dengan pemerintah, partai politik, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan atau lembaga keagamaan. Sebaliknya, ICMI justru harus menjadi jembatan yang mempertemukan berbagai kekuatan tersebut.
Perguruan tinggi memiliki pengetahuan. Pemerintah memiliki kewenangan. Dunia usaha memiliki modal dan jaringan. Ulama memiliki otoritas moral. Masyarakat memiliki pengalaman lapangan. ICMI dapat menjadi ruang temu bagi seluruh kekuatan tersebut. Di sinilah makna strategis sebuah organisasi cendekiawan.
Salah satu tantangan organisasi intelektual adalah kecenderungan terjebak dalam aktivitas yang bersifat seremonial. Seminar diselenggarakan, narasumber berbicara, peserta berdiskusi, foto bersama, kemudian selesai.
Padahal persoalan Aceh tidak selesai setelah seminar ditutup. Karena itu, ICMI Aceh ke depan perlu membangun tradisi policy brief, kajian kebijakan, riset kolaboratif dan rekomendasi pembangunan berbasis data. Setiap isu strategis Aceh semestinya dapat dikaji secara serius oleh kelompok kerja yang terdiri atas para ahli lintas disiplin.
Misalnya, ketahanan pangan Aceh tidak cukup dibahas dari perspektif pertanian. Ia harus dilihat dari sisi teknologi, ekonomi, tata niaga, infrastruktur, perilaku konsumen, lingkungan dan kebijakan pemerintah. Demikian pula persoalan pendidikan tidak cukup diukur dari angka partisipasi sekolah. Kualitas guru, relevansi kurikulum, literasi digital, karakter generasi muda dan hubungan pendidikan dengan kebutuhan dunia kerja harus menjadi bagian dari pembahasan.
ICMI dapat mengambil peran sebagai think tank masyarakat Aceh. Bukan think tank yang bekerja di ruang tertutup, tetapi lembaga pemikiran yang menghasilkan gagasan untuk kemudian diuji, didiskusikan dan diterjemahkan menjadi kebijakan.
Refleksi ICMI juga tidak boleh berhenti pada generasi yang sekarang. Tantangan terbesar organisasi kecendekiawanan adalah bagaimana melahirkan generasi penerus. Karena itu, ICMI Aceh perlu memberikan ruang yang lebih luas bagi kaum muda. Pemuda ICMI (dulu Masika ICMI), misalnya, sejak awal memang diarahkan untuk membangun tradisi kecendekiawanan kaum muda.
Generasi muda tidak boleh hanya ditempatkan sebagai pelaksana kegiatan. Mereka harus dilibatkan dalam proses berpikir, riset, perumusan gagasan dan pengambilan keputusan. Aceh membutuhkan cendekiawan muda yang tidak hanya pintar secara akademik, tetapi juga memiliki integritas, kepedulian sosial dan keberanian menyampaikan kebenaran secara konstruktif. Sebab ilmu tanpa integritas dapat kehilangan arah, sementara integrits tanpa ilmu dapat kehilangan daya.
Muswil ICMI Aceh yang dijadwalkan berlangsung Sabtu, 12 September 2026, di Banda Aceh merupakan momentum penting untuk melakukan konsolidasi tersebut. MPD ICMI Kota Banda Aceh dipercaya menjadi tuan rumah sekaligus panitia pelaksana, dengan persiapan yang telah dimatangkan menjelang pelaksanaan.
Kita berharap Muswil tidak sekadar melahirkan struktur kepengurusan baru, tetapi juga melahirkan roadmap kecendekiawanan Aceh. ICMI Aceh perlu memiliki agenda besar yang terukur, penguatan pendidikan dan sumber daya manusia, transformasi ekonomi umat, ketahanan pangan, pengelolaan lingkungan, digitalisasi, penguatan ekonomi berbasis sumber daya lokal, peningkatan kualitas kebijakan publik, serta pembangunan generasi muda.
Lebih penting lagi, ICMI perlu menjaga independensi moral dan intelektualnya. Kedekatan dengan kekuasaan tidak boleh menghilangkan daya kritis. Sebaliknya, sikap kritis tidak boleh berubah menjadi oposisi tanpa solusi. Cendekiawan harus berada di tengah dekat dengan persoalan masyarakat, kritis terhadap kebijakan yang keliru, tetapi selalu menawarkan jalan keluar.
ICMI Aceh tidak membutuhkan sekadar kepengurusan yang kuat secara struktural. Aceh membutuhkan ICMI yang kuat secara intelektual, kokoh secara moral dan nyata manfaatnya bagi masyarakat. Tiga puluh enam tahun lebih perjalanan ICMI sejak kelahirannya di Malang memberikan pelajaran bahwa organisasi ini lahir dari kegelisahan intelektual. Maka, ICMI Aceh pun harus berani melahirkan kegelisahan-kegelisahan baru terhadap berbagai persoalan Aceh, bukan untuk memperbanyak keresahan, melainkan untuk menemukan jalan keluar.
Muswil 12 September 2026 hendaknya menjadi titik awal. Dari ruang musyawarah, lahirlah gagasan. Dari gagasan, lahirlah gerakan. Dari gerakan, lahirlah perubahan. Dan ukuran paling sederhana dari keberadaan ICMI Aceh bukanlah seberapa sering namanya disebut, tetapi seberapa nyata ilmu, iman dan kecendekiawanannya memberi manfaat bagi Aceh. Itulah sejatinya amanah sebuah ikatan cendekiawan.
Penulis adalah Ketua MPW Pemuda ICMI Aceh, Dosen Universitas Syiah Kuala, Email: yasar@usk.ac.id
