Oleh: Dr. Muhammad Yasar, S.TP., M.Sc.
Aceh kembali berada di persimpangan sejarah, setelah lebih dari empat dekade melalui Lapangan Arun dikenal sebagai salah satu daerah penghasil gas bumi terbesar di Indonesia. Kini harapan baru muncul dari penemuan cadangan raksasa (giant discovery) gas di Blok Andaman yang berada di perairan lepas pantai Aceh, yaitu: Blok South Andaman sekitar 35,1 mil, Andaman I sekitar 54 mil, Andaman II sekitar 81-108 mil, dan Andaman III sekitar 22,7 mil dari garis Pantai Aceh Utara.
Penemuan ini bukan sekadar kabar baik bagi sektor energi nasional, tetapi juga menjadi momentum penting untuk mengembalikan peran Aceh sebagai pusat pertumbuhan ekonomi berbasis sumber daya alam yang berkeadilan.
Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam menjaga ketahanan energi nasional. Produksi minyak bumi nasional terus menurun dari sekitar 1,6 juta barel per hari pada awal 1990-an menjadi kurang dari 600 ribu barel per hari saat ini. Di sisi lain, kebutuhan energi domestik terus meningkat seiring pertumbuhan penduduk dan aktivitas industri. Karena itu, setiap penemuan cadangan migas baru tentu memiliki nilai strategis yang sangat penting.
Dalam konteks tersebut, penemuan gas di South Andaman menjadi kabar menggembirakan. Perusahaan energi dan minyak serta gas bumi internasional yang berkantor pusat di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab, Mubadala Energy melaporkan bahwa sumur Layaran-1 yang ditemukan pada tahun 2023 memiliki potensi gas in-place lebih dari 6 triliun kaki kubik (TCF). Setahun kemudian, sumur Tangkulo-1 kembali menemukan potensi gas lebih dari 2 TCF. Dengan total potensi melebihi 8 TCF, kawasan ini menjadi salah satu penemuan gas terbesar di Asia Tenggara dalam satu dekade terakhir. Data tersebut telah diumumkan secara resmi oleh Mubadala Energy dan mendapat perhatian luas dari SKK Migas maupun Kementerian ESDM.
Besarnya cadangan tersebut tentu memberikan optimisme baru. Namun, sejarah mengajarkan bahwa kekayaan sumber daya alam tidak otomatis menghadirkan kemakmuran bagi masyarakat lokal. Banyak daerah penghasil sumber daya di dunia justru mengalami apa yang dikenal sebagai resource curse atau kutukan sumber daya alam, yakni kondisi ketika kekayaan alam tidak berbanding lurus dengan kesejahteraan masyarakat.
Aceh memiliki pengalaman panjang terkait hal ini. Selama puluhan tahun gas Arun menjadi tulang punggung ekspor Liquefied Natural Gas atau Gas Alam Cair (LNG) Indonesia. Pada masa jayanya, Arun LNG bahkan pernah menjadi salah satu pemasok LNG terbesar dunia. Namun ketika produksi menurun dan fasilitas berhenti beroperasi, dampak ekonomi yang dirasakan masyarakat tidak sebesar nilai sumber daya yang telah dihasilkan selama puluhan tahun. Bahkan hingga hari ini Aceh masih tercatat sebagai provisinsi termiskin di Sumatera dan tingkat kemiskinan di Aceh Utara sendiri sebagai ladang minyak kala itu berada pada angka 14,27 persen, jauh di bawah angka nasional 8,25 persen.
Oleh sebab itu, pengembangan South Andaman tidak boleh hanya dipandang sebagai proyek eksplorasi migas semata. Proyek ini harus ditempatkan sebagai instrumen transformasi ekonomi Aceh jangka panjang. Pertama, pemerintah harus memastikan bahwa pengembangan lapangan migas tersebut menghasilkan efek berganda (multiplier effect) bagi perekonomian daerah. Pengalaman internasional menunjukkan bahwa manfaat terbesar industri migas justru diperoleh melalui hilirisasi. Norwegia, Qatar, dan Uni Emirat Arab mampu membangun industri petrokimia, pupuk, logistik energi, hingga pusat riset berbasis migas sehingga nilai tambah ekonomi tetap berada di dalam negeri.
Dari itu, Aceh memiliki peluang yang sama. Jika gas South Andaman hanya dialirkan keluar daerah tanpa pengembangan industri hilir, maka manfaat ekonominya akan sangat terbatas. Sebaliknya, pembangunan industri petrokimia, revitalisasi kawasan Arun, serta pengembangan jaringan pipa gas menuju kawasan industri dapat menciptakan ribuan lapangan kerja baru dan memperkuat basis ekonomi daerah. Hal ini sangat mungkin diwujudkan mengingat hilirisasi merupakan program inti kebijakan ekonomi Prabowo-Gibran, yang tertuang dalam Asta Cita.
Kedua, keterlibatan tenaga kerja lokal harus menjadi prioritas utama. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat tingkat pengangguran terbuka Aceh masih berada di atas rata-rata nasional (5,60 % : 4,68 %) dalam beberapa tahun terakhir. Di sisi lain, bonus demografi Aceh sedang berlangsung dan membutuhkan ruang kerja yang memadai. Oleh karena itu, perusahaan pengelola wajib menyiapkan program transfer teknologi, pelatihan tenaga kerja, serta skema rekrutmen yang memberikan peluang nyata bagi putra-putri Aceh untuk mengisi posisi strategis, bukan hanya pekerjaan operasional.
Ketiga, sektor pendidikan harus menjadi penerima manfaat langsung dari pengembangan migas ini. Negara-negara penghasil energi yang berhasil umumnya mengalokasikan sebagian keuntungan sumber daya alam untuk investasi sumber daya manusia. Aceh perlu mendorong penyediaan beasiswa, program magang internasional, serta penguatan pendidikan teknik perminyakan, geologi, energi, dan petrokimia agar generasi muda Aceh menjadi pelaku utama, bukan sekadar penonton di tanah sendiri.
Keempat, aspek kelembagaan harus diperkuat. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh memberikan ruang bagi Aceh untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumber daya alam melalui mekanisme yang telah diatur. Karena itu, sinergi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Aceh, Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA), dan investor harus dibangun secara konstruktif agar kepentingan nasional dan kepentingan daerah dapat berjalan seiring.
Lebih jauh lagi, keberadaan South Andaman dapat menjadi titik balik kebangkitan ekonomi Aceh. Bank Dunia memperkirakan bahwa setiap investasi besar di sektor energi mampu mendorong pertumbuhan sektor-sektor lain melalui peningkatan permintaan jasa konstruksi, transportasi, perdagangan, perhotelan, dan layanan profesional. Artinya, manfaat proyek ini tidak hanya dirasakan oleh sektor migas, tetapi juga oleh dunia usaha, dunia industri, UMKM, dunia pendidikan, serta masyarakat luas.
Namun semua peluang tersebut hanya akan terwujud apabila Aceh memiliki posisi tawar yang kuat dan visi pembangunan yang jelas. Jangan sampai sejarah kembali terulang, ketika sumber daya alam dieksploitasi secara besar-besaran tetapi manfaat ekonominya bocor keluar daerah. South Andaman bukan sekadar ladang gas, ia adalah kesempatan langka yang mungkin hanya datang sekali dalam satu generasi. Karena itu, fokus utama kita bukan hanya seberapa cepat gas dapat diproduksi, melainkan seberapa besar nilai tambah yang dapat ditinggalkan bagi masyarakat Aceh.
Ukuran keberhasilan proyek ini bukanlah berapa triliun kaki kubik gas yang berhasil diangkat dari perut bumi, melainkan berapa banyak lapangan kerja yang tercipta, berapa banyak industri yang tumbuh, berapa banyak anak Aceh yang memperoleh pendidikan berkualitas, dan seberapa besar kesejahteraan rakyat yang dapat diwujudkan. Jika itu yang terjadi, maka South Andaman akan dikenang bukan hanya sebagai penemuan gas terbesar, tetapi sebagai tonggak kebangkitan ekonomi Aceh di abad ke-21, semoga!.
Penulis adalah Dosen Universitas Syiah Kuala, Ketua MPW Pemuda ICMI Aceh, Pengurus PISPI Aceh, E-mail: yasar@usk.ac.id
