Oleh : Thariana Ayu Islami
Di tengah riuh rendah ruang sidang kabinet yang sibuk mengarsiteki anggaran ratusan triliun rupiah demi kelanjutan program populis “Makan Bergizi Gratis”, sebuah drama sunyi namun menegangkan justru sedang berlangsung di lantai bursa pasar keuangan. Otoritas moneter kita, Bank Indonesia, harus berdarah-darah menguras cadangan devisa dan mengerek suku bunga acuan demi menahan amukan kurs dolar yang kian perkasa. Realitas ini mempertontonkan sebuah paradoks besar dalam manajemen makroekonomi domestik hari ini. Kita sedang menyaksikan sebuah kendaraan ekonomi yang melaju secara ganjil: di mana kaki kiri menginjak pedal rem moneter dalam-dalam untuk menstabilkan nilai tukar, sementara kaki kanan justru menginjak pedal gas fiskal sekencang-kencangnya melalui belanja konsumtif yang ekspansif. Jika tidak ada sinkronisasi radikal, alih-alih mencapai target pertumbuhan tinggi, mesin ekonomi ini justru terancam mengalami overheating dan mengorbankan kedaulatan Rupiah itu sendiri.
Ilusi “Makan Gratis” Saat Inflasi Semakin Tidak Realistis
Argumen paling klise yang selalu didengungkan pemerintah untuk membela program belanja populis berskala masif seperti “Makan Bergizi Gratis” adalah adanya dampak pengganda (multiplier effect). Logikanya sederhana: gelontoran uang ratusan triliun akan menggerakkan rantai pasok lokal, dari peternak ayam, petani sayur, hingga pedagang pasar di tingkat akar rumput. Namun, logika linier dari sisi permintaan (demand-side) ini kerap kali mengabaikan satu variabel krusial dalam ruang makroekonomi kita saat ini: pelemahan nilai tukar Rupiah yang ekstrem. Ketika Rupiah terdepresiasi tajam terhadap Dolar AS, struktur ekonomi Indonesia yang rentan langsung dihantam oleh fenomena yang disebut para ekonom sebagai imported inflation atau inflasi karena barang impor. Secara teoretis, kaum strukturalis dalam studi inflasi seperti yang dikemukakan oleh Raul Prebisch, telah lama mengingatkan bahwa inflasi di negara berkembang jarang sekali dipicu oleh kelebihan likuiditas semata, melainkan karena kekakuan pasokan (structural rigidities) dan ketergantungan pada rantai pasok global.
Publikasi Badan Pusat Statistik (BPS) Januari-Februari 2026 menunjukkan bahwa dapur pangan Indonesia masih sangat ringkih. Kita adalah importir kakap untuk komoditas inti seperti gandum (US$642.859.493), kedelai (US$265.195.352), daging lembu (US$122.987.302), hingga bahan baku susu (US$169.235.168). Ketika Dolar mengamuk, biaya produksi pangan domestik otomatis terkerek naik karena pakan ternak dan pupuk kita pun masih berkandungan impor. Memaksakan “pesta” belanja konsumtif berskala raksasa di saat harga-harganya sendiri sedang terdistorsi oleh kurs adalah sebuah ilusi ekonomi. Bukannya menggerakkan ekonomi lokal secara produktif, guyuran likuiditas fiskal ke sektor konsumsi dalam situasi ini justru berisiko memicu tekanan overheating minor. Dampak pengganda yang diharapkan akan menguap menjadi inflasi pangan, yang pada akhirnya justru mencekik daya beli masyarakat miskin, kelompok yang sejatinya ingin diselamatkan oleh program ini.
Dompet APBN Sulit, Dolar Terbirit-Birit?
Mari kita tengok apa yang terjadi di balik kemudi kebijakan, di mana analogi “rem dan gas” tadi benar-benar diuji. Bayangkan ekonomi kita seperti sebuah bus kota. Di satu sisi, Bank Indonesia (BI) sedang menjadi sopir yang panik. Ia harus menginjak pedal rem moneter dalam-dalam dengan cara menaikkan suku bunga. Melalui siaran pers Bank Indonsia pada 20 Mei 2026, BI resmi menaikkan suku bunga acuan atau BI Rate menjadi 5,25% dalam Rapat Dewan Gubernur (RDG) periode 19–20 Mei 2026. Kenaikan sebesar 50 basis poin (bps) ini menjadi yang pertama dalam dua tahun terakhir setelah sebelumnya bertahan di level 4,75% sejak September 2025. Keputusan ini sangat menyakitkan bagi masyarakat: cicilan KPR rumah merangkak naik, dan pelaku usaha kecil harus menahan napas karena modal pinjaman menjadi sangat mahal. BI terpaksa melakukan ini demi satu hal yang sederhana: menjaga agar nilai tukar Rupiah kita tidak ambruk dan Dolar di dalam negeri tidak “pindah rumah” ke luar negeri. Namun, pengorbanan masyarakat yang harus membayar cicilan lebih mahal ini akan menjadi sia-sia jika pemerintah di kursi sebelah justru bertingkah layaknya penumpang yang egois. Melalui APBN, pemerintah justru bersikeras “mengegas” belanja ratusan triliun rupiah demi program populis jangka pendek seperti “Makan Gratis”, tepat di saat dompet negara sedang mengempis akibat setoran pajak dan komoditas yang melambat.
Bagi para investor global, mereka yang memegang Dolar mengelola negara itu mirip seperti mengelola warung atau rumah tangga. Mereka tidak hanya melihat seberapa gigih bank sentral menyuntikkan Dolar ke pasar. Mereka melihat dapur anggarannya: apakah pemerintahnya tahu prioritas, atau justru sedang “besar pasak daripada tiang”? Ketika mereka melihat pemerintah memaksakan belanja raksasa yang tidak mendesak di tengah situasi genting, muncul rasa tidak percaya. Ketakutan bahwa dompet negara (APBN) akan jebol membuat para investor ini memilih menarik pulang Dolar mereka dari Indonesia. Eksodus modal inilah yang menjadi mimpi buruk bagi rakyat kecil. Ketika Dolar berbondong-bondong pergi, Rupiah makin tak berdaya, dan harga barang-barang kebutuhan pokok yang kita bahas di argumen pertama tadi akan melesat makin tak terkejar. Di sinilah letak ironinya: niat baik pemerintah untuk menyuapi masyarakat secara gratis lewat jalur fiskal, justru digagalkan oleh efek karambol di jalur moneter yang membuat biaya hidup masyarakat menjadi jauh lebih mahal.
Pelajaran dari Dunia: Petaka Sri Lanka dan Kesidiplinan Swedia
Sejarah ekonomi dunia sebenarnya dipenuhi oleh cerita tentang warung-warung negara yang gulung tikar akibat salah mengelola keseimbangan antara rem dan gas ini. Kita tidak perlu buta terhadap pengalaman global, sebab pola perilakunya selalu sama. Tengoklah apa yang menimpa Sri Lanka beberapa tahun lalu. Pasca-pemilu, pemerintah di sana begitu agresif menyenangkan hati pemilih dengan meluncurkan berbagai program populis, mulai dari pemotongan pajak massal hingga subsidi habis-habisan. Celakanya, “pesta” fiskal itu dilakukan saat tabungan Dolar mereka di bank sentral sedang kritis. Pemerintah Sri Lanka saat itu mengabaikan lampu merah moneter dan terus menginjak pedal gas anggaran demi popularitas jangka pendek. Hasilnya adalah sebuah tragedi kemanusiaan yang memilukan. Ketika investor kehilangan kepercayaan karena menganggap pengelolaan dompet negara sudah tidak rasional, modal asing kabur secara masif. Mata uang mereka runtuh, negara dinyatakan gagal bayar, obat-obatan menghilang, dan rakyat harus mengantre berhari-hari hanya untuk mendapatkan seliter bensin. Sri Lanka adalah sebuah pengingat ekstrem tentang apa yang terjadi jika sebuah negara memaksakan diri membeli “menu mahal” yang sebenarnya tidak mampu dibayar oleh kantong mereka sendiri.
Di kutub sebaliknya, kita bisa belajar dari kedisiplinan negara-negara Skandinavia seperti Swedia, atau tetangga jauh kita, Chile. Mereka memiliki aturan dapur yang sangat ketat yang disebut Structural Balance Rule. Sederhananya, pemerintah di sana baru boleh “mengegas” anggaran untuk program sosial atau membagikan insentif ketika kondisi ekonomi sedang sehat, pasar tenang, dan setoran pajak ke kas negara sedang melimpah ruah (surplus). Namun, begitu badai global datang dan mata uang mereka mulai goyang, pemerintah secara otomatis akan menahan diri. Mereka dengan sukarela mengerem belanja-belanja yang sifatnya konsumtif guna memberikan ruang bagi bank sentral untuk bekerja menstabilkan keadaan. Mereka paham betul bahwa fondasi rumah tidak boleh digoyahkan demi kenyamanan sesaat di ruang tamu. Indonesia hari ini berdiri di persimpangan jalan dari dua pelajaran besar ini. Kebijakan “Makan Gratis” bukanlah program yang haram secara moral, tetapi memaksakan volume eksekusinya di tengah amukan kurs global tanpa melihat situasi “dapur moneter” adalah sebuah perjudian yang terlalu mahal taruhannya bagi nasib seluruh rakyat.
Satu Kemudi Satu Tujuan: Menata Ulang Komando Rem dan Gas
Keluar dari jebakan ego sektoral antara kebijakan fiskal dan moneter ini memerlukan kedewasaan strategi yang radikal. Pemerintah tidak bisa terus-menerus menutup mata dan membiarkan Bank Indonesia berjuang sendirian di pasar valas. Menjaga martabat Rupiah adalah kerja kolektif. Oleh karena itu, ada tiga langkah taktis yang harus segera diambil untuk menyinkronkan kembali pedal rem dan gas dalam roda ekonomi kita.
Pertama, pemerintah harus berani menerapkan mekanisme “Rem Darurat Fiskal” (Automatic Fiscal Stabilizer). Volume eksekusi dan anggaran program populis seperti “Makan Gratis” tidak boleh dipatok kaku tanpa melihat kondisi lapangan. Harus ada klausul darurat: jika Rupiah terdepresiasi menembus angka psikologis tertentu yang membahayakan cadangan devisa, maka pentahapan program harus direlaksasi atau dikurangi skalanya secara fleksibel. Menunda sebagian ambisi politik jauh lebih terhormat daripada membiarkan APBN kita jebol dan memicu eksodus modal.
Kedua, ubah arah “gas” fiskal dari sekadar menyubsidi konsumsi jangka pendek (demand-side) menjadi penguatan sisi pasokan domestik (supply-side). Jika program pemenuhan gizi ini tetap ingin dijalankan, anggarannya harus diikat erat dengan modernisasi pertanian, peternakan, dan perikanan rakyat di daerah-daerah, termasuk mengoptimalkan potensi lokal di wilayah seperti Aceh dan sekitarnya. Dengan begitu, kita tidak sedang menciptakan pasar baru bagi pangan impor yang menguras Dolar, melainkan sedang memutus ketergantungan impor itu sendiri melalui Substitusi Impor yang nyata.
Ketiga, tingkatkan koordinasi bauran kebijakan (policy mix) yang transparan. Ruang komunikasi antara Kementerian Keuangan dan Bank Indonesia harus dibersihkan dari kabut ego politik. Sinyal yang dikirimkan ke pasar global harus seragam: bahwa Indonesia adalah negara yang tidak hanya ambisius dalam pertumbuhan, tetapi juga tunduk pada disiplin anggaran yang ketat.
Pada akhirnya, sebuah bus ekonomi tidak akan pernah sampai ke tujuan kesejahteraan jika sopir moneter dan penumpang fiskalnya saling berebut kendali. Menyuapi rakyat secara gratis adalah niat yang mulia, namun memastikan piring nasi mereka tidak digilas oleh lonjakan harga akibat ambruknya mata uang negara adalah kewajiban yang jauh lebih utama. Tanpa keharmonisan bauran kebijakan, ambisi pertumbuhan ekonomi yang tinggi justru akan kandas di tangan mata uangnya sendiri.
Penulis adalah Mahasiswa Magister Ilmu Ekonomi USK, email : thariana.ayu@gmail.com
Leave a Reply