Salah satu bentuk keseriuasan Prabowo dalam menggapai swasembada pangan adalah tertuang dalam Asta Cita kedua Presiden yakni memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru.
Untuk mewujudkan cita-cita mulia tersebut memang bukan perkara mudah dan instan. Pemerintah dihadapkan pada berbagai kendala, diantaranya adalah ancaman perubahan iklim (change climate) yang terus menghantui khususnya bagi sektor pertanian, jumlah petani yang makin berkurang, dan konversi lahan pertanian semakin tinggi.
Hal ini disampaikan Husaini Yusuf, S.P., M.Si selaku Ketua Tim Kerja Program, Evaluasi dan Penerapan Modernisasi Pertanian Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian (BRMP) Aceh yang menjadi salah satu Narasumber dalam Focus Group Discussion (FGD) yang diselenggarakan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian, USK pada Jumat 12 September 2025 di MPR FP USK.
“Kita tentu sangat mengapresiasi cita-cita Pak Presiden dalam menggapai swasembada pangan nasional, namun banyak hal yang menjadi kendala terutama ancama perubahan iklim (elnino-la nina), ketersediaan lahan produktif makin sempit, dan tak kalah penting adalah pelaku pertanian (regenerasi petani). Ini ancaman nyata” sebut Husaini dalam FGD tersebut
Ia mencontohkan dampak langsung akibat perubahan iklim itu adalah kekeringan ekstrim (elnino), pergeseran musim tanam, munculnya hama dan penyakit baru yang tak terduga. Hal tersebut menurutnya dapat mengganggu produksi pangan dan kualitas pangan yang imbasnya adalah kelangkaan dan harga pangan meningkat.
Oleh karenanya, perlu strategi adaptasi untuk menghadapi climate change tersebut dengan memanfaatkan inovasi teknologi seperti menyesuaikan varietas toleran kekeringan, diversifikasi komoditas dan pertanian ramah lingkungan.
BRMP Aceh telah banyak melepaskan berbagai varietas toleran baru baik untuk lahan sawah seperti Inpari, lahan kering dengan varietas Inpago dan Inpara untuk lahan rawa. Petani harus memiliki adaptasi tinggi terhadap perubahan iklim global ini dengan menyesuaikan komoditas dan varietas sehingga tetap bisa melakukan aktivitas budidaya ditengah ketidakpastian musim tersebut.
FGD tersebut turut mengundang beberapa narasumber lain dari instansi berbeda seperti Kepala Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Distanbun Aceh Ir. Azanuddin Kurnia, S.P., M.P terkait Tata Kelola Pupuk, Dinas Pangan Provinsi Aceh Yuni Saputri, S.TP., MT untuk memaparkan Kelayakan Harga Jual Petani dan Direktur Rumoh Pangan Aceh Rivan Rinaldi sebagai pelaku pertanian (Praktisi).
Leave a Reply