Oleh: Muhammad Yuzan Wardhana, SP., M.EP.
PISPI ACEH – Kebijakan pembangunan ekonomi Indonesia hingga saat ini masih larut dengan sektor minoritas sebagai sumber penghidupan penduduk, yaitu berbasis pada perkotaan dengan minim pengembangan lahan pertanian dan masih sangat minim industri di pedesaan.
Jika negeri ini masih berpatron pada kebijakan pembangunan ekonomi sektor minoritas yaitu sektor perkotaan dan menjadikan sektor mayoritas bukan sebagai elemen penghidupan yang bersumber dari masyarakat pedesaan (petani) hingga menjadikannya sebagai kebijakan non prioritas, maka dapat dipastikan siapa pun pimpinan tertinggi pengambil kebijakan di Indonesia pada masa kini maupun yang akan datang, harus bersiap menghadapi kemerosotan ekonomi berkepanjangan karena momentum perubahan pergerakan pembangunan ekonomi pedesaan yang seharusnya menjadi skala prioritas justru tidak direspon dengan kebijakan tepat nan positif dari pemegang tampuk kekuasaan.
Peran petani di pedesaan merupakan unsur yang sangat penting dan menduduki peringkat teratas sebagai kunci keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia yang notabene adalah negeri agraris dan memiliki alam subur nan makmur. Lantas dimanakah korelasi antara petani sebagai sektor mayoritas yang menghidupi penduduk dengan pembangunan ekonomi itu sendiri? Lalu mengapa bisa sampai terjadi deplesi ekonomi hingga akan mempengaruhi sektor minoritas yang digadang untuk menghidupi penduduk, apakah saat ini membangun industri perkotaan atau bahkan membentuk kota baru merupakan titik fokus pembangunan yang lebih menggiurkan bagi penguasa? Asumsi maupun argumentasinya sangat sederhana jika muncul pertanyaan tersebut, yaitu mayoritas sumber daya alam yang dimiliki Indonesia terletak pada kawasan pedesaan dan sebagai motor penggerak kehidupan adalah petani, maka sudah sepantasnya pengembangan pembangunan ekonomi khususnya areal industri berada dekat dengan sektor mayoritas yang menghidupi penduduk daripada sektor minoritas di perkotaan.
Jika terjadi krisis ekonomi di Indonesia akibat ekses dari sektor mayoritas yang terabaikan, maka bukan tidak mungkin sektor minoritas akan menghadapi situasi yang sulit bahkan terjepit oleh dilema pasar dan pemenuhan ekonomi sumber daya kehidupan yang terbatas di perkotaan, dengan imbas kepahitan yang harus dirasakan oleh pelaku ekonomi di Indonesia yaitu pembelanjaan APBN hingga APBD setiap daerah akan terserap keluar dari negeri hingga wujud akhirnya memperkaya pelaku ekonomi negara-negara tetangga yang berani memberi kemudahan akses dan jaminan pelayanan konsumen secara konkrit.
Sah-sah saja memang jika pemerintah hingga saat ini lebih berfokus pada pengembangan pembangunan ekonomi sektor minoritas, namun sebaiknya perlu di ingat, rakyat butuh beras untuk menanak nasi guna dimakan dan dapat berpikir sehat agar roda perekonomian dapat terus berputar di negeri nan kaya ini, serta kebijakan yang tepat dalam hal ini adalah menempatkan petani sebagai subjek bukan semata-mata sebagai peserta “rendahan” dalam mencapai tujuan pembangunan nasional. Dengan kata lain harus adanya keseimbangan dan skala prioritas pada kedua sektor tersebut.
Masyarakat pedesaan tidak lagi menjadi objek dari pembangunan tetapi dominan menjadi subjek dan merata menjadi objek pembangunan, dimana masyarakat berperan dalam menyampaikan aspirasi, menentukan pilihan, memanfaatkan peluang dan menyelesaikan masalahnya dari pada hanya sebagai pengeluh, lalu hanya jadi penonton, serta akan dicari-cari ketika masa kampanye poilitik tiba.
Upaya-upaya dalam proses pembangunan ekonomi pedesaan terletak pada sektor pertanian dan petani sebagai motor penggerak yang menghidupi segala sektor, namun saat ini justru petani yang menjadi tumpuan banyak yang sudah sepuh, memiliki keterbatasan tenaga dan mengalami degradasi penerus seiring perkembangan zaman yang sudah serba canggih hingga kemakmuran desa yang masih minus ditambah lagi godaan merantau ke ibu kota atau kota besar demi mengadu nasib masih menjadi pilihan primadona bagi pemuda-pemudi desa. Dalam hal ini lebih disayangkan lagi belum adanya kebijakan khusus dari pemerintah untuk mensikapi permasalahan regenerasi petani ini.
Paradigma gengsi jadi petani hingga tak sanggup bersusah payah berbalut lumpur adalah alibi yang menggelitik dari pemuda-pemudi yang seharusnya menyadari petani adalah profesi mulia, membanggakan dan bergengsi. Bahkan Almarhum Soeharto, pak Dahlan Iskan mantan menteri ESDM dan beberapa tokoh lainnya di Republik Indonesia dengan bangga menyatakan diri sebagai anak petani dan juga seorang petani.
Secara umum, petani tampaknya selalu berada pada posisi yang lemah dan termarjinalkan oleh berbagai kebijakan yang sering tidak berpihak dan tidak memberikan dampak yang nyata pada perbaikan kualitas hidupnya.
Proses pembangunan ekonomi di Indoensia yang seharusnya berangsur selama lima tahun, namun saat ini terasa seperti sistem kebut semalam, bisa jadi karena pertimbangan politik pencitraan dalam wujud kerja nyata sebelum sesaat lagi habis masa jabatan atau akan berkiprah kembali, namun untuk hal ini penulis memilih lebih bijak mensikapi dengan kebijakan pembangunan dan pengembangan ekonomi saat ini adalah sebuah wujud keihklasan dari pemimpin negeri demi kesejahteraan rakyatnya walau terjal jalannya menuju kesejahteraan.
Jika titik fokus pemerintah masih pada pembangunan ekonomi pada sektor minoritas yang menghidupi penduduk maka hal tersebut tidak akan bertahan lama jika pondasi pembangunan pedesaan itu sendiri belum tersentuh, yaitu pembangunan ekonomi pedesaan (masyarakat tani) dengan merunut pada peningkatan mutu SDM usia produktif di pedesaan, pengembangan industialisasi berbasis kepentingan petani, mengubah prioritas dari menghasilkan komoditi kepada menciptakan nilai tambah (value Added) dan perlu keseimbangan antara kepentingan pasar dan peran campur tangan pemerintah.
Fokus Pembangunan Pedesaan
Filosofi pembangunan desa adalah meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan ekonomi bagi masyarakat desa. Selama ini masyarakat desa sering dipandang sebagai objek, bukan sebagai subjek pembangunan. Akibatnya perilaku “ketergantungan” masyarakat desa pada “pihak luar” baik pemerintah maupun non-pemerintah dalam pembangunan ekonomi sangat tinggi. Perilaku ketergantungan ini membuat rakyat semakin lemah apalagi setelah diterpa bencana besar seperti di Aceh hingga peristiwa konflik politis yang berkepanjangan seperti di Papua.
Pemberdayaan masyarakat petani melalui pemanfaatan dana Desa juga belum menunjukkan signifikansi dalam hal peningkatan potensi, peningkatan mutu dan produksi.
Pembangunan ekonomi juga dapat memberi manfaat kepada masayarakat pedesaan dan untuk menciptakannya masyarakat desa harus membuat pengorbanan-pengorbanan, dalam hal ini yang dimaksud pengorbanan tersebut adalah umumnya berupa perubahan terhadap struktur sosial yang lama, mengembangkan teknologi dan cara berpikir yang positif serta abundance mindset.
Pembangunan pedesaan bukan berarti menyingkirkan kearifan lokal dan kekuatan lokal yang dimiliki oleh masyarakat Indonesia, namun lebih berorientasi pada memanfaatkan kearifan lokal dan kekuatan lokal demi menunjang keberhasilan pembangunan pedesaan yang melibatkan partisipatif masyarakat desa secara konsisten.
Sekelumit dinamika yang telah dipaparkan mengenai pembangunan pedesaan tidak terpisahkan oleh perilaku masyarakatnya sendiri dalam mewujudkan pembangunan pedesaan yang berhasil dan berkelanjutan. Dalam hal ini, Indonesia dengan rancangan pembangunan desanya yang sudah disusun untuk diaplikasikan dalam pembangunan pedesaan ternyata belum mencapai komitmen yang utuh dalam pelaksanaannya.
Menurut asumsi yang ada bahwa sering di-identifikasi adanya ketidakselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, hal ini terkait perilaku masyarakat dan pemerintah desa yang terkadang memunculkan pragmatis dalam menjalankan aplikasi pembangunan di pedesaan. Indonesia yang kaya akan kearifan lokalnya, seharusnya merupakan nilai tambah bagi keberdayaan masyarakat dalam konteks pembangunan terutama di wilayah pedesaan.
Poin utama dengan perwujudan sederhana dari pembangunan sektor mayoritas di pedesaan adalah sangat dibutuhkan pengembangan kapasitas masyarakat tani yang beregenerasi dan mempercepat pemberdayaan ekonomi pedesaan. Jika petani sudah kaya maka tak perlu ragu, semua akan merasakan manfaat kekayaan dan hidup sejahtera.
Penulis adalah Dosen Prodi Agribisnis Fakultas Pertanian Universitas Syiah Kuala dan Pengurus PISPI Aceh.
Leave a Reply