Oleh: Dr. Muhammad Yasar, S.TP., M.Sc
Memperingati Hari Gizi Nasional yang jatuh pada 25 Januari 2026, publik Aceh dan Indonesia kembali disuguhkan pada satu diskursus klasik yang kini memanas, mana yang lebih dulu, mengisi perut atau mengisi otak? Pertanyaan ini bukan sekadar gimik intelektual, melainkan kritik mendasar terhadap program Makanan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi primadona kebijakan pemerintah saat ini.
Di satu sisi, kita sepakat bahwa anak yang lapar tidak akan bisa menyerap rumus phytagoras dengan baik. Namun di sisi lain, jika seluruh energi fiskal terkuras habis hanya untuk urusan piring, kita khawatir bangku sekolah justru menjadi rapuh karena kurangnya perhatian pada kualitas pendidik dan infrastruktur.
Dilema Perut vs Kurikulum
Program MBG hadir dengan janji manis memutus rantai stunting dan meningkatkan skor PISA (Program for International Student Assessment) kita yang masih betah di papan bawah. Logikanya sederhana, gizi baik kognitif naik. Namun, dalam konteks anggaran yang terbatas, “prioritas” sering kali menjadi kata halus dari “pengorbanan”.
Ada beberapa poin krusial yang perlu kita kritisi secara konstruktif. Pertama, Bukan Sekadar Kenyang. Jangan sampai program ini terjebak pada kuantitas. Di lapangan, sering kali logistik menjadi kendala. Jangan sampai anggaran besar habis di rantai distribusi, sementara yang sampai ke tangan siswa hanyalah karbohidrat berlebih tanpa protein yang memadai.
Kedua, Kanibalisme Anggaran Pendidikan. Kekhawatiran terbesar adalah jika dana fungsi pendidikan yang 20 persen itu “digerogoti” untuk membiayai dapur umum raksasa. Pendidikan bukan cuma soal kehadiran fisik anak di sekolah yang sudah kenyang, tapi juga soal kesejahteraan guru dan ketersediaan teknologi pembelajaran.
Ketiga, Kearifan Lokal Aceh. Bagi kita di Serambi Mekkah, program ini harusnya menjadi momentum menggerakkan ekonomi rakyat. Ikan tangkapan nelayan lokal dan sayur mayur petani harus menjadi pemain utama, bukan malah bergantung pada produk olahan pabrikan pusat.
Mengintegrasikan Gizi ke Dalam Pedagogi
Sebetulnya, mempertentangkan gizi dan pendidikan adalah sebuah kesesatan pikir (logical fallacy). Keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama bernama Kualitas Sumber Daya Manusia.
Pemerintah tidak boleh melihat MBG sebagai program bantuan sosial semata, melainkan harus dilihat sebagai investasi pendidikan. Artinya, saat makan siang dibagikan, di situlah literasi gizi diajarkan. Anak-anak diajak memahami apa itu protein, mengapa sayur itu penting, dan bagaimana pola hidup bersih dipraktikkan.
“Pendidikan tanpa gizi melahirkan generasi yang cerdas namun ringkih; gizi tanpa pendidikan melahirkan generasi yang kuat namun tanpa arah.“
Menyambut peringatan Hari Gizi 2026, kita berharap program makanan gratis ini tidak sekadar menjadi “proyek mercusuar” yang mentereng di angka statistik tapi keropos di substansi. Pemerintah harus mampu menyeimbangkan neraca antara piring dan buku.
Jangan biarkan sekolah berubah fungsi menjadi sekadar kantin gratis. Pastikan nutrisi yang masuk ke tubuh siswa berbanding lurus dengan nutrisi ilmu yang diberikan oleh guru yang sejahtera. Karena pada akhirnya, masa depan Indonesia Emas 2045 tidak hanya ditentukan oleh seberapa kenyang anak cucu kita, tapi seberapa mampu mereka berpikir kritis mengelola bangsa ini.
Penulis adalah Dosen Teknik Pertanian Universitas Syiah Kuala, Ketua MPW Pemuda ICMI Aceh. Email: yasar@usk.ac.id
Leave a Reply