Oleh: Dr. Muhammad Yasar, S.TP., M.Sc
Ulama se-Aceh melalui muzakarrahnya, Dewan Profesor Universitas Syiah Kuala melalui musyawarahnya, bahkan jauh hari sebelum itu ICMI Orwil Aceh sebagai tempat perpaduan unsur keduanya, telah menuntut pemerintah pusat untuk menetapkan Banjir Aceh dan Sumatera sebagai bencana nasional. Namun nyaris sebulan paska banjir berlangsung Pemerintah RI atas nama harga diri masih tidak bergeming dengan pendiriannya, merasa mampu dan tidak butuh bantuan pihak luar (negara asing).
Namun disisi lain, penanganan banjir yang dampaknya level dunia ini hanya ditangani dengan manajemen level dusun. Sama sekali tidak terlihat kesan profesionalnya padahal kita punya badan khusus bernama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Tentu tanpa bermaksud mengabaikan semua kerja keras negara yang katanya habis-habisan dan sudah paling banyak membantu korban, namun di lapangan terasa ibarat menggarami samudera. Tidak terasa signifikan kehadiran negara yang dengan super konfidennya menolak bantuan asing tersebut.
Bagi masyarakat Aceh, apapun yang dilakukan Pemerintah Pusat terkait hal ini hanya terasa omon-omon belaka, karena kenyataan di tengah-tengah masyarakat memang kontradiktif dengan apa yang dilaporkan para pejabatnya. Bahkan kehadiran seorang Presidenpun tidak membawa dampak progresif terhadap perkembangan situasi yang lebih baik.
Lihat saja paska kunjungan Presiden ke Bireuen, sekembalinya beliau ke Jakarta, Aceh yang disebut penerangan listriknya pulih 93 persen malah kebalikannya blackout, penerangan hanya 7 persen. Uniknya lagi, kedatangan kembali sang Kepala Negara tanpa membawa Tongkat Nabi Musa ke Aceh Tamiang, sepulangnya Aceh jadi langka elpiji. Bersyukur BBM antreannya menormal, jika tidak sempurnalah kelumpuhan yang dirasakan rakyat Aceh.
Dampak di daerah lokasi bencana memang tidak mampu kita gambarkan dengan kata-kata. Karena para pejabat hanya berkutat di bawah tenda yang disediakan khusus untuk kunjungan kerjanya. Meninjau lokasi menggunakan moda kenderaan elit, tidak mungkin mampu merasakan kepedihan dan penderitaan korban di lokasi bencana. Tayangan video situasi korban yang viral dimana-mana dianggap tontonan film semata, karena pejabat tidak pernah melihatnya secara langsung. Dan yang menyakitkan hati justru komentar-komentar asbun dan ABS para pejabat di media resmi tidak saja menikam ulu hati para korban tetapi juga para relawan bahkan pendonor, termasuk negara donor dari luar.
Kalau Kepala BNPB pernah sebut bencana tak semencekam di medsos, Mensos ungkap menolong wajib ada izin lalu anggarkan Jatup 10K, Menhut sebut pohon yang hanyut bukan penebangan liar, Ketua DPD sebut dukung pemerintah tolak bantuan asing karena harga diri bangsa tinggi, bahkan yang terkini viral ucapan Mendagri yang mengunderestimed bantuan Malaysia. Presiden sendiri sebut tak punya tongkat nabi Musa jadi tidak bisa bertidak secepat ekspektasi rakyat. Kolektivitas omon-omon dan tindakan lamban pemerintah inilah yang kemudian menempatkan kesabaran rakyat Aceh berada pada titik nadir yang paling rendah.
Apalagi mendapat kabar perkembangan dari provinsi tetangga yang sama-sama korban namun sudah lebih membaik. Aceh menyimpulkan bahwa keadaannya adalah yang paling lamban membaiknya. Bukan karena rakyat Aceh tidak lebih tangguh, tapi dampak banjirnya memang sudah menyeluruh. Lumpuhnya infrastruktur dasar publik telah berdampak kepada hilangnya daya masyarakat sebagai kekuatan “korban bantu korban” yang selama tiga pekan menjadi andalan.
Adalah kewajaran ketika dalam situasi seperti ini rakyat Aceh kembali diingatkan kepada siklus pengkianatan demi pengkianatan yang terus diulangi pemerintah pusat terhadap provinsi yang disebut sebagai daerah modal ini. Asumsi pusat hanya peduli dengan sumber daya alam Aceh seolah menampakkan evidennya. Karena hanya demi menutupi dugaan penyebab bencana, pemeritah rela membiarkan rakyatnya menjadi korban. Dan yang paling menyedihkan adalah korban tewas bukan oleh banjirnya melainkan oleh lambannya penanganan evakuasi hingga distribusi bantuan.
Aceh pantas “seumaluen” (baca: merajuk), karena luka lama yang belum sepenuhnya sembuh telah ditoreh kembali. Satu hal yang pemerintah pusat harus waspadai, benih separatis tidak akan mati oleh banjir, tetapi justru akan tumbuh lebih subur dari sebelumnya. Bendera putih tanda menyerah dari musibah sudah berkibar, bulan bintang tanda perlawanan atas kebijakan yang dianggap tidak adil dan zalim apalagi, ini jangan dianggap main-main. Akumulasi kemuakan rakyat dapat menghanyutkan nasionalisme orang Aceh. Jangan-jangan banjir akan menjadi sarana untuk memisahkan Aceh dari NKRI. Bijaklah para pemimpin negeri, jangan buru-buru menjudge pandangan masyarakat, jika Aceh ini pergi, melepas diri, dan ingin berdiri-sendiri, itu karena ulahmu sendiri. Jika tsunami mengantarkan kita ke meja perundingan, bukan tak mungkin banjir bandang ini membawa kita ke meja perceraian. Ketika rakyat sudah berhenti menuntut status bencana nasional, maka bersiaplah, kelanjutannya pasti akan menuntut referendum/merdeka. Wallahualam.
penulis adalah Ketua MPW Pemuda ICMI Aceh
Leave a Reply