Oleh: Dr. Muhammad Yasar, S.TP., M.Sc
Lebih dari tiga pekan sudah, Aceh bersama dua provinsi lain, Sumut dan Sumbar menghadapi musibah banjir yang kemudian dikenal dengan sebutan banjir siklon tropis senyar. Khusus di Aceh, banjir tersebut hampir merata di seluruh kabupaten, namun beberapa diantaranya seperti Aceh Tamiang, Aceh Timur, Aceh Utara, Bireuen, Pidie, Pidie Jaya, Aceh Aceh Tengah, Bener Meriah, dan Gayo Luwes disebut-sebut sebagai kawasan terparah dampaknya dibanding yang lainnya.
Sejak dari minggu pertama setelah kejadian banjir tersebut berlangsung, banyak pihak terutama di Aceh yang menyuarakan perlunya pemerintah menerapkan status bencana nasional mengingat dampak yang ditimbulkan begitu parah dan mengembalikan kita ke memori masa suram musibah terdahsyat tsunami 26 Desember 2004 silam. Sebelumnya hal ini hanya ditanggapi sepele oleh pemerintah, bahkan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sendiri sempat mengeluarkan statement “tidak sengeri di medsos” dalam menggambarkan suasana musibah di Aceh. Dan tentu saja pernyataan tersebut menuai banyak kecaman terutama di media sosial. Selain dianggap tidak memiliki dan memahami data yang akurat, pendapat yang seperti itu juga sangat melukai perasaan korban dan orang Aceh kebanyakan.
Hasil penelusuran bersama tim ICMI Aceh dalam rangka distribusi bantuan yang berhasil dihimpun, penulis menyaksikan tingkat keparahan dampak yang ditimbulkan banjir, sama sekali tidak bisa dipandang remeh. Banjir ini diyakini dan disebut-sebut sebagai banjir terbesar yang pernah terjadi di Aceh. Ada kampung yang hilang dan terisolasi berhari-hari, rumah yang hanyut, terkubur lumpur dan rusak parah, infrastuktur luluh lantak, lahan pertanian digenangi sedimen tebal, tanaman rusak dan gagal panen, warga kekurangan bekalan pangan, rumah sakit overload pasien, bahkan terdapat korban jiwa. Ini merupakan diantara suasana dan pemandangan yang menyayat hati di kawasan-kawasan terdampak langsung.
Sementara di kawasan yang tidak terdampak langsung secara perlahan mulai kehilangan daya. Awalnya inilah sumber energi utama untuk membantu korban dalam bertahan. Namun supplai listrik, BBM, dan gas termasuk jaringan komunikasi dan internet yang tak kunjung pulih, telah melemahkan sendi-sendi perekonomian warga. Kenaikan harga berbagai jenis kebutuhan dasar menjadi konsekuensi tak terelakkan. Banyak rumah makan atau kios-kios kecil penyedia sembako mundur teratur dan lebih memilih menutup tokonya akibat ketidakstabilan bahan baku. Tidak mampu menyesuaikan harga menjadi alasan disamping ketidaktersediaan barang. Pelanggan pula lebih menyerbu kafe-kafe yang menyediakan genset dan jaringan wifi. Namun rata-rata menu yang tersediapun alakadar, tidak selengkap biasanya.
Tidak hanya itu, masyarakatpun disita waktu produktifnya untuk antrean BBM, gas, air, bahkan juga di ATM. Institusi pendidikan juga menghentikan aktifitas akademiknya. Pelayanan publik hanya berjalan seadanya atau sekedar saja. Karena para sivitas atau pegawai mulai beralih tugas menjadi relawan kemanusiaan. Para relawan kemanusiaan pula mulai menghadapi tantangan dan hambatan di lapangan. Terdapat gangguan di beberapa titik berupa perampasan barang bantuan. Masyarakat yang tidak sabar dan takut tidak kebagian memilih adu kuat, adu cepat dan adu banyak dalam mendapatkan bantuan. Kondisi bantuan pula banyak terlantar di pos-pos penampungan para penghimpun akibat kendala transportasi. Sungguh tidak terlihat sama sekali adanya penerapan model manajemen penanggulangan resiko bencana, termasuk pola koordinasi dan komunikasi yang tidak efektif, padahal Aceh telah memiliki pengalaman yang jauh lebih besar dan hebat melalui tsunami 2004.
Bahkan kehadiran seorang Presidenpun tidak memberi dampak yang signifikan terhadap perkembangan di lapangan. Ketika listrik dinyatakan stabil 97 % oleh sang menteri, justru yang terjadi kebalikannya, Aceh semakin gelap dan kelam di belakang sang kepala negara. Adalah kewajaran ketika masyarakat mulai kehilangan harapan dan kesabaran. Peran negara tidak begitu terasa, tugas berat yang sedang dijalankan ibarat menggarami lautan. Apalagi Aceh memiliki situasi pembanding yakni ketika tsunami, disaat dunia ikut campur dalam proses pemulihan rehab rekon.
Permintaan Prabowo agar masyarakat memahami “keleletan” pemerintahannya karena tidak memiliki tongkat Nabi Musa, justru dijadikan sebagai meme olok-olok sebagai pengganti hiburan oleh rakyatnya sendiri. Seperti contoh: cukup pakai pena pak, tidak perlu tongkat, atau pakai saja tongkat nenek lampir, dan banyak model cemoohan lain yang berselewiran di media sosial menanggapi pidatonya dihadapan para korban. Pertanyaannya kemudian, apa mungkin seorang Prabowo yang dulunya dikenal cerdas dan cepat dalam bertindak ala tentara itu ternyata hanya begitu saja kemampuannya, hanya sebatas omon-omon seperti ungkapan viralnya saat menyerang lawan politik di Pilpres lalu?. Prabowopun dipertanyakan tingkat keseriusannya dalam menangani bencana yang tak kunjung dipandang sebagai bencana nasional ini.
Hari ini dengan dalih negara memiliki harga diri yang tinggi, pemerintah masih saja enggan menerima bantuan dari luar. Bahkan masyarakat Diaspora kita sendiripun yang di luar negeri mengaku sulit mengirim bantuannya, selain ribet dengan urusan administrasi, barang-barang bantuan tersebut juga dikenai pajak karena dipandang sebagai barang impor. Para relawan baik artis maupun influencer yang ingin menggalang bantuan masyarakat juga diharuskan minta izin negara. Niatnya tentu baik agar dapat diaudit dan dipertanggungjawabkan dengan baik, namun tentu mengundang reaksi akibat dianggap mempersulit. Harusnya yang dilakukan negara adalah mengkonsolidasi semua usaha anak bangsa secara sinergi dan kolaborasi.
Menolak bantuan asing tanpa diiringi langkah kongkrit yang maksimal merupakan langkah konfiden yang sangat beresiko untuk situasi seperti ini. Harusnya ketika kran bantuan luar ditutup, maka segala kekuatan dari dalam dikerahkan secara totalitas. Semua alat negara harus difungsikan di lokasi bencana secara cepat dan tepat. Bentuk segera Badan Percepatan Pemulihan seperti BRR di masa tsunami. Dan jangan lupa gelontorkan anggaran yang maksimal agar upaya tersebut berjalan baik dan lancar seraya diawasi secara ketat agar tikus-tikus got tidak bisa beroperasi menikmati kesempatan dalam kesempitan seperti yang sudah-sudah.
Penulis tidak mau berandai-andai terkait pertimbangan negara yang begitu sulit untuk membuka pintu bantuan dengan status bencana nasional itu. Jikapun benar kekawatiran karena adanya sinyalemen bencana kebijakan ekologis yang berdampak politis, tolonglah diabaikan terlebih dahulu. Jangan sampai korban semakin bertambah, bukan karena diterjang bencana melainkan lambatnya bantuan dan penanganan bencana.
Penulis adalah Ketua MPW Pemuda ICMI Aceh/Koordinator Distribusi Bantuan ICMI Aceh Peduli Banjir Aceh
Leave a Reply